PT PLN (Perseri) UID Lampung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Daerah, serta kementerian/lembaga terkait memperkuat sinergi dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan Listrik Desa (Lisdes).

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Semangat kebersamaan dan gotong royong dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila, diwujudkan melalui penguatan sinergi untuk menghadirkan listrik hingga ke desa dan dusun, yang belum terjangkau di wilayah Lampung.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), pemerintah daerah, serta kementerian atau lembaga terkait, memperkuat koordinasi lintas fungsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, sekaligus menyelaraskan kesiapan lokasi, lahan, dan perizinan.

Hingga Juni 2026, Rasio Elektrifikasi PLN di Lampung telah mencapai 99,79 persen, sementara Rasio Desa Berlistrik PLN mencapai 99,85 persen. Capaian yang mendekati 100 persen tersebut, terus didorong melalui perluasan jaringan ke sejumlah desa dan dusun, yang saat ini masih membutuhkan akses layanan kelistrikan.

Upaya tersebut, dibahas dalam kegiatan sinkronisasi usulan program listrik perdesaan dari pemerintah daerah, serta fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan listrik desa (Lisdes) pada 12-13 Oktober 2026 di Kantor PLN UID Lampung.

Forum tersebut, menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan usulan lokasi dari pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan kelistrikan, sekaligus memetakan kesiapan dan kebutuhan penyelesaian administrasi di masing-masing wilayah.

General Manajer PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko mengatakan, kolaborasi lintas instansi menjadi salah satu kunci dalam mempercepat hadirnya listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan penanganan dan koordinasi lebih lanjut.

"Target kami bukan sekadar membangun jaringan, tapi memastikan listrik benar-benar dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah yang belum terjangkau. Karena itu, sinkronisasi dengan pemerintah daerah, Kementerian ESDM, serta kementerian/lembaga terkait sangat penting agar kesiapan lokasi, lahan, perizinan hingga pembangunan di lapangan dapat berjalan selaras," kata Noer Soeratmoko.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah, pembangunan jaringan listrik menuju sejumlah permukiman masyarakat yang berada di kawasan hutan.