Kakanwil DJPB Lampung menyatakan bahwa dengan alokasi APBN tersebut, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan dari tahap perencanaan hingga penganggaran berdimensi regional dan penguatan intervensi belanja di daerah.
"APBN 2024 diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, melalui optimalisasi dan langkah-langkah yang strategis, diantaranya yakni :
1. Menjaga kualitas belanja melalui efisiensi alokasi, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi, serta berfokus pada hasil.
2. Memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan APBN.
3. Mengantisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment.
4. Menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penganugerahan kepada Kabupaten/Kota dengan kriteria penilaian kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan persentase pemenuhan penyampaian data pengelolaan keuangan dan perekonomian daerah yang tertuang dalam nota kesepahaman tahun 2023.
Berikan Komentar
Pemkot Bandar Lampung tak perlu cari TPA baru sebagai...
331
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia