BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengkaji ulang rencana pembangunan jembatan layang (fly over) penghubung Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan Jalan Teuku Umar di depan Mal Boemi Kedaton (MBK). Gubernur menilai, Pemkot tak perlu menambah utang lagi untuk membangun jembatan itu.

"Beban hutang dan keuangan Pemkot Bandar Lampung itu sudah tinggi. Lebih baik APBD yang terbatas itu untuk urusan wajib pemerintah daerah seperti pendidikan dan kesehatan. Jangan itu yang justru terkorbankan," kata Gubernur Lampung Ridho Ficardo, kepada Lampungpro.com, Senin (10/4/2017).

Gubernur mengaku akan mengevaluasi rencana pembangunan jalan layang itu, karena buka urusan wajib dan kewenangan Pemkot Bandar Lampung. "Kalau fly over itu memang betul-betul diperlukan ngak usah utang, kan itu jalan nasional tinggal bermohon kepada Kementerian PU-PR untuk dibuatkan," kata Ridho.

Untuk itu, Gubernur meminta Pemkot menyiapkan dokumen pendukung seperti analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), feasibility study, dan detail engineering design (DED). "Yang penting data untuk rasionalisasi kebijakan disiapkan," kata Ridho.

Gubernur berharap Wali Kota Herman HN fokus pada urusan wajib. "Dua tahun lalu Pak Herman HN bermohon ke saya untuk dihibahkan tanah milik Provinsi hampir 1 hektare di sebelah RS Kota untuk pengembangan tapi sampai sekarang malah tidak dibangun. Padahal tanah itu sudah diberikan, karena beban RS milik pemerintah sangat berat dan perlu peningkatan kapasitas," kata Gubernur Ridho. (PRO1)