Jokowi bertemua mantan presiden

JAKARTA (Lampro): Mantan Presiden BJ Habibie menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberikan prioritas bagi pengembangan teknologi yang mempunyai nilai tambah tinggi. "Pak Habibie memberikan masukan kepada Presiden bagaimana memberikan prioritas bagi pengembangan teknologi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, saat ditemui di Gedung Utama Setneg Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Pratikno yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu, mengatakan ada beberapa hal teknis yang dibicarakan. "Tadi ada beberapa hal teknis mengenai pembuatan pesawat terbang dan lain-lain," kata Pratikno.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan setuju kalau Indonesia harus mengembangkan industri dengan nilai tambah tinggi. "Kalau konsen Pak Presiden itu bagaimana pengembangan industri bisa memberi konsekuensi luas kepada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memberikan pekerjaan bagi generasi muda kita," kata dia.

Pratikno juga mengungkapkan pertemuan Jokowi-Habibie itu merupakan pertemuan silaturahmi karena sudah lama tidak berjumpa.  "Pak Habibie kan sudah tiga bulan di luar negeri, beliau silaturahmi, terus sharing dengan Presiden mengenai kondisi sosial di Indonesia. Khususnya mengenai Pancasila, pluralisme, dan teknologi," kata mantan Rektor UGM Yogyakarta itu.

Menurut dia, Habibie mengatakan kepada Pak Presiden bahwa Indonesia memiliki modalitas besar untuk menjaga kehidupan yang toleran. "Masyarakat muslim Indonesia adalah muslim yang toleran. Jadi, Pak Habibie meyakinkan Presiden bahwa kekuatan kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu kuat," kata Pratikno.

Ia mengungkapkan pertemuan Presiden Jokowi dengan Try Sutrisno dan Habibie pada Kamis (19/1/2017) ini merupakan pertemuan yang memang didahului adanya permohonan audiensi dari dua tokoh itu. 

"Kebetulan Pak Try Sutrisno dan Pak Habibie kan memang mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden dan langsung kita jadwalkan," kata dia.
Ia menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan audiensi dari mantan pejabat negara lain.