Tim Pemkab Lampung Selatan melaksanakan monitoring di Pasar Kalianda mengecek ada tidaknya beras oplosan. [ANTARA]

KALIANDA (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, monitoring ke sejumlah pasar tradisional di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, menyikapi maraknya praktik pengoplosan beras di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Selatan, Eka Riantinawati mengatakan, dari hasil monitoring tersebut, pihaknya memastikan tidak ada praktik pengoplosan beras yang dijual disejumlah pasar di Kecamatan Kalianda.

"Kami sudah monitoring di wilayah Kalianda dan memastikan langsung di lapangan, karena isu beras oplosan saat ini menjadi perhatian nasional. Alhamdulillah di Kalianda tidak ditemukan praktik itu, semua beras premium dijual sesuai jenisnya, hal yang sama juga dengan beras medium," kata Eka Riantinawati dilansir Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, untuk lebih memastikan hal tersebut, Tim Gabungan Pemkab Lampung Selatan akan terus melakukan pengecekan dan monitoring diberbagai titik di wilayah Lampung Selatan.

Saat ini, harga beras premium di Pasar Kalianda sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp14.900 perkilogram, sedangkan untuk beras medium Rp12.500 perkilogram. Harga tersebut mengalami sedikit terjadi lonjakan dalam beberapa hari terakhir.

"Kami juga akan menyalurkan bantuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog kepada 106.415 kepala keluarga penerima, sebagai langkah antisipasi gejolak harga di pasar. Insyaallah dalam waktu dekat akan kami distribusikan," ujar Eka Riantinawati.

Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan mampu menekan kenaikan harga sekaligus menjamin ketersediaan beras layak konsumsi bagi masyarakat Lampung Selatan.

Pemkab Lampung Selatan juga turut menghimbau kepada masyarakat, untuk lebih teliti dan cerdas dalam memilih beras yang dijual di pasaran. Apabila ditemukan indikasi oplosan atau harga tidak sesuai kualitas, masyarakat diminta untuk segera melapor ke petugas pasar, UPT Pasar, maupun Pemkab Lampung Selatan. (***)

Editor : Febri Arianto