Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Bandar Lampung, mulai dari jalan lingkungan yang rusak, drainase yang belum optimal, persoalan banjir musiman, hingga pelayanan publik yang masih banyak dikeluhkan, masyarakat tentu berharap DPRD Kota Bandar Lampung hadir sebagai lembaga yang aktif mengawasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun belakangan, perhatian publik justru tersita oleh berbagai polemik yang menyeret nama anggota dewan. Mulai dari laporan dugaan pelanggaran etik hingga perilaku yang dinilai kurang pantas di lingkungan gedung dewan. Beberapa kasus bahkan sempat menjadi perbincangan luas di media sosial dan media massa lokal. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah DPRD masih fokus menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat atau justru sibuk dengan persoalan internalnya sendiri.

Sebagai lembaga politik, kritik terhadap DPRD tentu merupakan hal yang wajar. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika sorotan publik bukan lagi tertuju pada capaian kerja, gagasan, atau keberhasilan memperjuangkan aspirasi masyarakat, melainkan pada kontroversi yang mencederai citra lembaga.

Padahal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik saat ini sedang berada dalam fase yang tidak mudah. Publik semakin kritis, informasi menyebar sangat cepat, dan setiap tindakan pejabat publik dapat menjadi konsumsi masyarakat dalam hitungan menit. Di era digital seperti sekarang, tidak ada lagi ruang untuk sikap yang dianggap tidak sensitif terhadap etika dan kepantasan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika polemik-polemik tersebut berpotensi menutupi persoalan yang jauh lebih penting. Misalnya, bagaimana DPRD mengawal perbaikan infrastruktur lingkungan yang masih banyak dikeluhkan warga, bagaimana pengawasan terhadap penggunaan APBD dilakukan, atau bagaimana memastikan setiap program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Bandar Lampung tidak memilih anggota DPRD untuk menjadi selebritas politik yang viral karena kontroversi. Mereka memilih wakil rakyat untuk memperjuangkan jalan yang rusak, mengawasi anggaran, memastikan pelayanan publik berjalan baik, dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat.

Momentum ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi seluruh anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Kepercayaan publik adalah modal politik yang tidak bisa dibangun hanya melalui baliho, unggahan media sosial, atau kegiatan seremonial. Kepercayaan lahir dari keteladanan, integritas, dan konsistensi bekerja untuk rakyat.

Sebab pada akhirnya masyarakat tidak akan terlalu mengingat siapa yang paling sering berbicara dalam rapat, tetapi akan mengingat siapa yang benar-benar hadir ketika jalan lingkungan mereka rusak, ketika banjir datang, ketika pelayanan publik bermasalah, dan ketika suara mereka membutuhkan pembelaan.

DPRD Kota Bandar Lampung masih memiliki waktu untuk membuktikan bahwa lembaga ini bukan sekadar arena politik, melainkan rumah aspirasi rakyat. Namun satu hal yang harus dipahami, setiap kontroversi yang terus berulang bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi secara keseluruhan.

Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang dirugikan bukan hanya DPRD, melainkan demokrasi lokal itu sendiri. (Opini/EdAI)