Lampungpro.com, Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini, Persiapan Asean Games, Berita Asian Games Terkini

JAKARTA (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen pencegahan korupsi di sektor bisnis dengan mengingatkan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan strategis daerah. "Birokrasi harus diingatkan bahwa tugas utama kita adalah mensejahterakan rakyat. Adanya desentralisasi mendekatkan pemerintah�dengan masyarakat, jadi peranan birokrasi harus ditekankan di sini," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo saat menjadi pembicara dalam Internasional Business Integrity Conference (IBIC) 2017 di Wisma Widakara Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Ridho juga menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung� tak bisa sendirian mensejahterakan rakyat. "Kami butuh dukungan sektor swasta. Birokrasi� juga� sadar, kesejahteraan� ada peran sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi. Fiskal Lampung kecil dibanding Jawa Timur, namun meski kecil kita ada kiat untuk memaksimalkannya," kata Ridho.

Dalam session ini, Gubernur� Ridho tampil pertama. Pembicara lainnya adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo), Duta besar Denmark, Pengamat Antikorupsi dari kepolisian Kanada, dan M. Khadafi, Ketua Kadin Lampung. Dalam kegiatan itu dikatakan bahwa Lampung merupakan� provinsi yang ditunjuk membentuk Forum KAD dengan� moderator Cahya Hardiyanto Harefa, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) KPK.

Kegiatan IBIC sebelumnya diawali dengan sesi diskusi yang menghadirkan sejumlah pembicara. Di antaranya, dari Kadin dan tokoh antikorupsi sejumlah negara, yang dipandu oleh Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan.

Dalam sesi diskusi diungkapkan bahwa pencegahan korupsi lebih baik dari pada melakukan tindakan hukum. Sebab, melalui mencegahan, kasus korupsi tidak menimbulkan kerugian yang luas.�Wakil dari sejumlah negara, seperti Malaysia juga menyoroti upaya pencegahan korupsi yang diharapkan mampu menyelamatkan keuangan negara. (**/PRO2)