BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Belakangan ini beredar video ikrar khilafah di salah satu Perguruan Tinggi Negeri. Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung memberikan berkomentar.

Menurut Ketua MUI Lampung, Khairudin Tahmid mengatakan Indonesia adalah negara dengan mainstream Islam yang moderat, tidak boleh dicampurkan antara agama dan negara. "Agama dan negara harus pada proporsinya," ujar Khairudin, kepada Lampungpro.com di Bataranila, Lampung Selatan, Senin (1/5/2017) malam. 

Menurut Khairudin, ketika agama dan negara menjadi satu, membentuk negara teokrasi. Jika agama dan negara dipisahkan membentuk negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara adalah simbiosis mutualisme. Sama-sama membutuhkan.

"Ini karena Indonesia tidak semua beragama Islam. Agama dan negara harus proporsional, tidak menghegemoni salah satunya," ujar Khairudin.

DiIa menjelaskan, di Indonesia untuk masalah aqidah adalah urusan masing-masing pemeluk agama. Sedangkan dasar negara adalah Pancasila, bentuknya negara kesatuan.J ika ada yang berikrar mengganti ideologi negara itu tidak sepaham dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Pancasila dan NKRI sudah final. Untuk menangkal paham yang tidak sesuai tersebut, MUI Lampung mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa agar selalu menghargai perbedaan pemikiran. Jangan terburu-buru untuk menyalahkan yang lain. Karena mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah masih sebatas pemikiran," kata Khairuddin Tahmid.

MUI Lampung menangkalnya dengan kontra-narasi. "Kita tekankan pada dialog, tukar pikiran antar perbedaan. MUI Lampung, merupakan organisasi masyarakat muslim yang menganut Islam yang moderat, yaitu ramah, santun, dan bukan radikal," kata Khairuddin. (*/PRO1)