#portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames

JAKARTA (Lampungpro.com): Indonesia harus menganalisis tajam tren halal yang tengah mendunia. Tujuannya, agar negeri ini tidak hanya menjadi konsumen namun juga sebagai produsen di tengah menggeliatnya industri halal di seluruh penjuru dunia.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Prof. Sukoso mengatakan penduduk Indonesia yang 87 persennya adalah muslim tentu menginginkan jaminan halal dalam setiap produk yang dikonsumsinya.

Berangkat dari hal itulah, BPJPH menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk penguatan kerjasama dengan 30 peserta dari berbagai Kementerian dan Lembaga. BPJPH ini hanya fasilitator administrasi di dalam proses sertifikasi dan registrasi produk halal baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri," kata Sukoso, di Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Karena itulah, lanjut dia, BPJPH membutukan sejumlah aturan sebagai perangkat dalam menjalankan kegiatan tersebut sehingga perlu adanya kerjasama dari kementerian ataupun lembaga terkait.

Sedangkan Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal, Nifasri mengatakan BPJPH juga perlu bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena data hasil pemeriksaan dan atau pengujian, harus diserahkan ke MUI. Baru kemudian, MUI akan mengeluarkan fatwa halal dalam bentuk surat keputusan.

BPJPH tidak bisa berjalan dengan sendiri dalam melakukan proses sertifikasi tanpa adanya kerjasama, ujarnya sembari menjelaskan bahwa hampir semua Kementerian atau Lembaga terkait bekerjasama dengan BPJPH dalam melakukan proses JPH ini.

Sedangkan Sekretaris Ditjen Kemendag Samsul Bahri mengajak semua pihak untuk memperjuangkan standar halal Indonesia masuk ke ISO. Dia berpendapat, halal Indonesia merupakan celah jihad bagi umat muslim.

Sesuai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang JPH, ada beberapa kementerian dan lembaga yang perlu menjalin kerjasama terkait dengan JPH. Diantaranya dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang harus memiliki minimal 3 orang auditor halal yang sudah bersertifikasi dari BPJPH dan mempunyai laboratorium. (**/PRO2)

BPJPH, MUI, Halal, Kemenag, Lampung, Jakarta, Indonesia