LONDON (Lampungpro.com): Indonesia terus memperjuangkan berbagai kesepakatan dalam pencegahan terhadap kejahatan transnasional pencurian ikan yang sangat merugikan negara dengan wilayah laut kaya ikan. Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dubes Dr Darmansjah Djumala, menyatakan praktek kejahatan pencurian perikanan mengurangi stok ikan dunia sekitar 90,1 persen.

Kejahatan perikanan berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir. Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat juga dalam aktivitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang (narkoba), penyeludupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya. 

Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasir tentunya perlu dilaksanakan melalui kerja sama antar negara. Untuk itu, Indonesia memandang perlu perjuangkan isu ini ke tingkat dunia, utamanya melalui PBB. "Kita memanfaatkan momentum Sidang Commission on Crime Prevention and Criminal Justice ke-26 (22-26 Mei 2017) untuk menyerukan PBB dan masyarakat internasional perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan," kata dia.

Indonesia berhasil memperoleh dukungan negara-negara friends of fisheries. Yaitu, negara-negara yang memiliki laut yang luas dan legitimate rights untuk mengelola sumber daya lautnya, untuk menyampaikan pernyataan bersama meminta PBB mengedepankan pembahasan isu ini. Friends of fisheries merupakan kelompok negara (lintas wilayah) yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya kejahatan perikanan, seperti Indonesia, Norwegia, Kosta Rika, Ekuador.

Pada kesempatan tersebut Ketua Delegasi Indonesia Hakim Agung Dr Salman Luthan, menyampaikan pernyataan bersama negara friends of fisheries soal pentingnya masyarakat internasional memberikan perhatian terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan. (*/PRO2)