JAKARTA (Lampungpro.com): Indonesia Police Watch (IPW) mendukung penuh gagasan Kapolri Tito Karnavian yang membentuk Satgas Anti Politik Uang di Pilkada 2018. Selama ini, isu politik uang di pilkada selalu terbiarkan, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan maupun Polri.

"Akibatnya pasca pilkada banyak kepala daerah tertangkap dalam kasus korupsi karena mereka harus mengembalikan politik uang yang dikeluarkan saat pilkada," kata Ketua IPW, Neta S. Pane, di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

IPW berharap keberadaan satgas ini berkelanjutan karena keberadaannya bagian dari tugas kepolisian seperti yang diamanatkan Tri Barata, yakni polisi sebagai penjaga moral masyarakat. Sejak Kamis (11/1/2018) satgas bisa bekerja maksimal.

"Seharusnya satgas bekerja saat partai partai mengincar para bakal calon agar bisa terdeteksi kebenaran isu uang mahar dari para calon untuk partai politik di Pilkada 2018 ini. Bagaimana pun uang mahar adalah bagian dari politik uang," kata wartawan senior itu.

Untuk melancarkan kinerja Satgas Anti Politik Uang, Polri harus menggerakkan semua jaringannya, terutama untuk mencari informasi keberadaan politik uang di berbagai daerah. Intelijen, polsek dan polres harus menjadi ujung tombak untuk mendeteksi dugaan politik uang di pilkada.

"Wewenang Polri untuk memburu politik uang ini sangat luas. Berbeda dengan KPK yang cakupannya hanya sebatas politik uang di kalangan penyelenggara negara. Bahkan para pelaku politik uang bisa dijerat Polri dengan pasal berlapis, mulai dari UU Tipikor, UU Pemilu, UU Parpol hingga KUHP," kata Neta.

IPW berharap Satgas Anti Politik Uang Polri bersikap serius menjalanlan tugasnya agar kasus kasus korupsi sebelum pilkada maupun saat kepala daerah terpilih bisa dikurangi. Sehingga Polri bisa membantu terciptanya pilkada yang bersih, berkualitas, aman, dan demoratis. (PRO1)