BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Selain menahan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bandar Lampung juga dipungli. Informasi yang dihimpun Lampungpro.com dari berbagai sumber termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), praktek pungutan liar (pungli) juga merajalela.

Sejumlah KPM di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, misalnya, mengaku diminta Rp20 ribu per orang agar mendapat jatah beras, minyak goreng, gula, dan telur. Padahal sebelumnya, penerima tak mengeluarkan dana. Khusus di Bandar Lampung, PKH yang sebelumnya mendapat raskin dikonversi menjadi BPNT senilai Rp110 ribu per bulan.

Seorang ibu penerima BPNT yang minta namanya tak disebut mengatakan seorang pendamping meminta bayaran untuk setiap penebusan. "Minimal Rp20 ribu, bisa lebih," kata dia, Jumat (31/5/2018).

Pantauan Lampungpro.com, sejak dua bulan terakhir mitra BRILink yang selama ini ditunjuk untuk program PKH dibuat kaget dengan peralihan penebusa ke e-Warong. Menurut Syahril, mitra BRILink di Bukit Kemiling Permai, pihaknya tidak pernah diinformasikan atas peralihan itu.

"Tahu-tahu pendamping menahan semua kartu dan harus ditebus di e-Warong tanpa sosialisasi dan pemberitahuan. Padahal jarak e-Warong ke penerima sangat jauh. Bayangkan penerima di Kelurahan Kemiling, Bukit Kemiling Permai dan Beringin harus nebus ke Sumberejo. Itu pun kartunya ditahan dan yang menebus bukan penerima tapi pendamping," kata Syahril.

Keanehan lain dari praktek ini, kata Syahril, pendamping tahu personal identity number (PIN) penerima, karena untuk menebus BPNT diperlukan PIN yang hanya diketahui penerima dan bersifat rahasia."PIN itu kan rahasia, kenapa pendamping bisa tahu," kata Syahril.

BACA JUGA: Tahan Kartu PKH, Pendamping-d Bandar Lampung ini Diduga Arahkan Pembelian

Hal senada disampaikan mitra pengelola Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Bulog di Labuhan Ratu. Pengelola yang juga minta namanya tidak disebutkan ini merasa janggal karena seharusnya ada 238 penerima BPNT, namun hanya 45 orang yang mengambil lewat dia dalam dua bulan terakhir.

Kini warga mengeluh kepada mitra RPK. Mereka mempertanyakan BPNT yang menjadi haknya. "Saya bilang, bawa sini kartunya nanti saya bagi, tapi ngak ada kartu dan barang ngak bisa ditebus," kata dia.

Seorang warga penerima BNPT melalui agen resmi RPK mengatakan, banyak penerima mengumpulkan kartu ke kepada pendamping dengan alibi BPNT akan dibagikan melalui Kepala PKH. "Malah sampai ada yang kartunya hilang, kepala PKH ngak tanggungjawab," kata dia. (SYAHREZA/PRO1)