Berita online Lampung, Berita Online Lampungpro.com, Berita Online Indonesia, Berita Pariwisata Lampung, Berita Pariwisata Indonesia, Portal Berita Online, Portal Berita Lampung, Portal Berita Asian Games 2018, Portal Berita Pilgub Lampung, Portal Berita Pilkada 2018

JAKARTA (Lampungpro.com): Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) telah mengeluarkan SK Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020. Surat itu menjawab surat respoisisi Sekjen dari Suding kepada Hari Lotung Siregar.

 "Alhamdulillah, pengajuan surat reposisi Sekjen ini dengan cepat direspon Menteri Hukum HAM Yasonna Laoly dengan menerbitkan SK Kemenkum HAM No. M.HH-01.AH.11.01/2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020. Secara resmi kami sudah menerima SK ini langsung disampaikan kepada Ketum Oesman Sapta, kata Wasekjen DPP Hanura, Andi Surya, Kamis (18/1/2018).

Menurut Andi, surat esposis itu keluar pasca-rapat pengurus harian DPP Partai Hanura di Manhattan Hotel Jakarta yang dihadiri 80 persen pengurus DPD dan DPC se Indonesia, 14 Januari lalu. Dalam rapat tersebut memberi aspirasi kepada Ketua Umum Oesman Sapta agar Sekjen DPP Hanura diganti dari Syarifuddin Suding diganti kepada Hari Lotung Siregar.

"Malam itu juga, Ketua Umum Oesman Sapta bersama Wakil Sekretaris Berny Tamara telah membuat surat dan menandatangani bersama kemudian melayangkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM yang isinya mereposisi Sekjen Hal ini sebagai akibat Syarifuddin Suding telah melanggar AD/ART partai.

Yaitu, lanjut Andi, dengan melakukan upaya-upaya memecah solidaritas Partai Hanura dengan melakukan dan mengajak struktur partai melakukan mosi tidak percaya kepada Ketum Oesman Sapta. Tadi malam, bertempat di rumah Pak Oesman Sapta dilakukan acara ramah tamah DPP Hanura dengan seluruh komponen DPD dan DPC se Indonesia yang berlangsung sangat kekeluargaan. Sekaligus Pak OSO mengumumkan kepada struktur pusat dan daerah bahwa Sekjen DPP Hanura resmi telah diterima oleh Pemerintah dengan adanya SK Kemenkum HAM, kata anggota DPD RI asal Lampung itu.

Dengan demikian, kata Andi, tidak ada masalah lagi terkait hubungan administratif antara DPP Hanura dengan pihak KPU dan Bawaslu dalam kaitannya menuju persiapan menuju Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Saat ini kondisi Partai Hanura secara umum solid kembali, meskipun dari pihak Suding masih melakukan upaya-upaya Munaslub. Namun, ini  anggap saja sebagai dinamika partai yang nantinya akan reda dengan sendirinya, kata Andi. (**/PRO2)