BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Erwan Bustami mengajak, semua elemen masyarakat untuk turut berperan aktif, dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang. Khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung.

"Saya mengajak masyarakat untuk aktif dalam tahapan Pilkada. Mulai dari mengawal proses rekrutmen anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), PPS, KPPS, hingga masa kampanye para calon pemimpin daerah," kata Erwan Bustami, saat kegiatan peresmian launching maskot Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 mendatang di Tugu Adipura, Minggu (15/12/2019).

Erwan Bustami juga meminta kepada elemen masyarakat, untuk terus memperhatikan dengan jelas, apa yang disampaikan terkait visi, dan misi para calon pemimpin daerah. KPU juga mengimbau pada masyarakat untuk, tidak ikut serta dalam kegiatan, yang dilarang seperti halnya politik uang.

"Saya minta masyarakat untuk mengawasi proses tahapan Pilkada dari awal. Sebab ini sangat penting, bagi masyarakat yang akan mereka pilih ini. Karena seyogyanya masyarakat, harus memilih kepala daerah yang akan membawa dampak positif dalam pembangunan lima tahun ke depan," pinta dia.

KPU menyebut, untuk mendapatkan kepala daerah yang baik dan berintegritas, masyarakat harus memastikan, bahwa mereka sudah memiliki KTP elektronik dan menggunakan hak pilihnya, dengan baik dan merdeka tanpa intimidasi.

"Jangan sampai masyarakat, tidak dapat memilih pemimpinnya karena tanpa identitas yang ta lengkap. Apabila memang belum memiliki KTP elektronik, dan sudah melakukan perekaman harus dipastikan ada suket. Karena ini merupakan basis data, agar jangan sampai sebagian pemilih tidak terdata, karena tidak dilengkapi identitas diri," ujar Erwan.

KPU yakin jika, partisipasi Pilkada di Lampung dapat mencapai 80 persen lebih, maka pemimpin terpilih juga akan mendapatkan legitimasi kuat di masyarakat. Erwan berpesan kepada para pengurus KPU kabupaten kota, untuk menjaga amanah dari masyarakat. Serta melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku.(FEBRI/PRO2)