Ilustrasi Logo KPK di Kantor KPK RI | Ist/Lampungpro.co

JAKARTA (Lampungpro.co): Desa Hanura, Pesawaran, masuk dalam calon percontohan desa anti korupsi di Indonesia tahun 2022, yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Desa Hanura, terdapat sembilan desa lainnya yang masuk dalam calon percontohan desa anti korupsi 2022.

Pemilihan 10 desa sebagai percontohan anti korupsi, dimulai sejak awal Februari 2022 dengan empat tahapan. Pertama tahap observasi, Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi di Indonesia, yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa anti korupsi.

Tahapan kedua, pelaksanaan "kick off" yang dimulai Selasa (7/6/2022), dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8-21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat. Bimbingan dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman, terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan, untuk pemenuhan komponen dan indikator desa anti korupsi.

Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan, dan beberapa pemerhati. Tahapan terakhir, ada peresmian desa anti korupsi terpilih, pada November 2022.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan budaya anti korupsi tersebut. Pertama dibuka di Desa Pakatto, Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan 10 desa percontohan dari 10 provinsi di Indonesia. Diharapkan desa terpilih, akan menularkan ilmu dan pengalamannya ke desa lainnya," kata Firli Bahuri dilansir Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), Selasa (7/6/2022).

Ada pun tujuan Program Desa Anti Korupsi ini, untuk menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi, kepada pemerintah dan masyarakat desa. Termasuk memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas.

"Kemudian memberikan pemahaman, hingga peningkatan peran serta masyarakat desa, dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Kami harap, desa anti korupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya, untuk menjadikan desanya bersih dari praktik korupsi," ujar Firli Bahuri.

Selanjutnya dari program percontohan desa anti korupsi ini, juga diharapkan budaya anti korupsi lahir dari level masyarakat desa. Sehingga nantinya, terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. (***)

Editor : Febri Arianto