Berita Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Pertanian Lampung, Berita Lampung Terbaru, Berita Asian Games, Berita Pariwisata Terkini, Portal Berita Kuliner, Web Berita Daerah Lampung Ter-Update, Portal Berita Kriminal Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Kampanye hitam (black campaign) menjadi salah satu isu penting dalam Pilkada Serentak 2018, di samping isu lainnya yaitu money politics dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). "Perlu dilakukan pencegahan terhadap politik uang. Karena, beberapa waktu yang lalu di Provinsi Lampung sudah beredar pembagian sembako yang tersebar dibeberapa titik, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah, Rabu (31/1/2018).

Hal itu dikatakan Khoiriyah, dalam rapat dengar pendapat atas kunjungan Komisi II DPR RI di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung. Begitu juga terhadap kampanye hitam, ada di media sosial yang berpotensi terhadap massa kampanye, ujaran kebencian di media sosial. Ini akan mendapatkan perhatian khusus," kata dia.

Guna mengantisipasi hal tersebut, upaya yang dilakukan Bawaslu melakukan pencegahan dengan mengirimkan surat, kemudian meminta keterangan dari para pihak yang terlibat. "Kami menyampaikam rekomendasi untuk menginformasikan bahwa hal-hal tersebut bisa membatalkan pasangan calon ketika dilakukan pada tahap kampanye.

Piahaknya juga berkoordinasi dan membangun kerjasama dengan para pihak seperti Polda dan Korem untuk melakukan sosialisasi sampai ke tingkat bawah. Ketua Bawaslu ini juga mengatakan pihaknya bersama Pemprov Lampung telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang dana hibah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp92,5 miliar.

Begitu juga dengan penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12,9 miliar. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp9,3 miliar.

Menanggapi isu penting Pilkada, Komisi II DPR RI melalui Henry Yosodiningrat mengatakan pengawasan harus dilakukan terhadap para peserta pemilih dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. "Saya perlu mengingatkan kita selalu bicara mengenai pilkada yang jujur dan adil. Kecurangan juga kadang tidak berada pada peserta pemilih. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang ketat termasuk juga kepada aparat penegak hukum.

Pada bagian lain, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyampaikan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menghadapi Pilkada Serentak tersebut. Anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, DPRD Provinsi Lampung dan KPU untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp267,9 miliar. (**/PRO2)