MESUJI (Lampungpro.com): Bupati Mesuji Khamami sangat menyesalkan kenaikan tambahan penghasilan pejabat setempat yang dilakukan Pj Bupati saat dia cuti kampanye. Tunjangan penghasilan itu sangat memberatkan anggaran daerah.

Saya sangat menyesalkan kenaikan tunjangan penghasilan itu. Padahal APBD Mesuji menurun akibat kurangnya bantuan. Seharusnya, tunjangan itu tidak dinaikan, anggaran kita sangat kecil bila dibandingkan kabupaten lain di Lampung, kata Khamami, saat meninjau Taman Kehati, di Desa Mekarjaya, Selasa (21/2/2017).

Menurut Khamami, dia akan mengevaluasi kenaikan tunjangan penghasilan pejabat yang mencapai 200 persen. Mengingat, Mesuji sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan. Menurut dia, tunjang itu sangat mencerderai hati rakyat. Ini namanya pemborosan. Saya akan evaluasi kinerja pejabat agar sesuai dengan tunjangan yang diberikan, kata dia.

Menurut data yang dihimpung Lampungpro.com Melalui Keputusan Nomor B/03/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 05 Januari 2017, Pj Bupati Mesuji menaikan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Mesuji hingga 200 persen.

Padahal, APBD Mesuji 2017 menurun jika dibandingkan APBD tahun sebelumnya. Tunjangan yang berlaku pada 2017 untuk Sekretaris Kabupaten naik dari Rp10 juta menjadi Rp30 juta/bulan. Tunjangan para asisten sekretariat daerah, inspektur, kepala Bappeda, dan Kepala BPPKAD naik dari Rp7,5 juta menjadi Rp15 juta. Sementara tunjangan Eselon II B (kepala badan/dinas) Rp7 juta, Kepala Satpol PP Rp9,5 juta dari sebelumnya Rp2,5 juta per bulan.

Namun, terjadi penurunan tunjangan Eselon III A yang besarnya bervariasi. Misalnya, Kabag Hukum dari Rp11 juta menjadi Rp8,5 juta; Sekretaris Bappeda, Sekretaris BPPKAD Rp6 juta, camat, kabag sekretariat, sekretaris Inspektorat, sekretaris BPMPD, Irban, sekretaris Korpri Rp4 juta per bulan. (RIO/PRO2)