BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Komisi I DPRD Provinsi Lampung melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung, yang berada di Jalan Wolter Monginsidi, Bandar Lampung, Rabu (29/1/2020).

Dalam kunjungan kerjanya ini, Komisi I DPRD Provinsi Lampung meninta kepada Kanwil Kemenkumham Lampung, untuk terus memperbanyak organisasi bantuan hukum (OBH) di Provinsi Lampung.

"Saya ingin, Kanwil Kemenkumham Lampung ini, untuk memperbanyak OBH di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Sebab OBH ini, diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Mardani Umar

Dalam hal pelayanan prima dan gratis ini, diberikan bagi mereka yang butuh bantuan hukum di Lampung. Namun, ia tidak mampu, buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu, saat ini di Lampung masih ada 17 OBH yang terakreditasi oleh Kemenkumham RI. Dimana jumlah tersebut, masih tersebar di 7 kabupaten/kota.

"Saya rasa hal ini perlu dilakukan penambahan. Mengingat saat ini, banyak masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan khusus. Jadi kedepan kami minta untuk ditambah. Sehingga dalam memberikan pelayanan hukum, kepada masyarakat kurang mampu bisa meningkat," ujar dia.

Adapun persebaran OBH di Lampung yakni, ada 9 OBH diantaranya berada di Kota Bandar Lampung, 2 OBH berada di Kabupaten Lampung Selatan, 2 OBH berada di Kabupaten Lampung Utara, 2 OBH berada di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan sisanya berada di Way Kanan, Tanggamus, dan Tulang Bawang.(**/PRO2)