BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada tiga bupati di Lampung, yaitu Bupati Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Mesuji bermuara pada satu titik simpul. Ketiga bupati tersebut tersangkut kasus proyek infrastruktur yang sudah kasat mata menjadi lahan pengumpul pundi-pundi kekayaan dalam melanggengkan kekuasaan.

Kurangnya peran inspektorat daerah dalam pengawasan uang rakyat pada pengadaan barang dan jasa membuat Presiden Jokowi membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Namun, hadirnya TP4D memunculkan konflik kepentingan karena semua proyek yang didampingi lembaga itu tidak bisa diperiksa jika ada penyimpangan. Atas dasar itu, Lampungpro.com kembali menggelar Lampung Bicara bertajuk 'TP4D Kejaksaan, Efektifkah Mengawasi Proyek?' di Hotel Asoka Luxury, Kamis (29/8/2019) siang.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menilai semangat TP4D sudah baik. Upaya pencegahan korupsi sudah dilakukan. "Namun masih perlu koreksi untuk di lapangan," kata Wahrul.

Ia menilai belum melihat proyek yang dilindungi jaksa TP4D. Pihaknya ingin TP4D melakukan ekpose proyek yang telah dikawal. "Apakah ada proyek bermasalah atau tidak, kinerja TP4D harus dipublikasi," kata dia.

Hal ini diharapkan, kata Wahrul, agar tidak ada pemikiran aneh-aneh di kacamata publik terhadap TP4D. "Ekpose proyek yang diawasi TP4D harus jelas," kata dia. (SYAHREZA/PRO3)