Benur lobster hasil tangkapan di Jambi, Kamis (25/12/2020). LAMPUNGPRO.CO/DOK

KRUI (Lampungpro.co): Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbuntut pada pelarangan ekspor benur lobster, tak serta merta menghilangkan penyelundupan benur lobster. Pantauan Lampungpro.co, praktek bisnis ilegal itu masih marak di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Penangkapan 129 ribu lebih benur lobster senilai Rp13 miliar oleh Polairud Polda Jambi, Rabu (23/12/2020), yang hendak diselundupkan ke luar negeri melalui jalur perairan pantai timur dan barat, sebagian diduga berasal dari Pesisir Barat. "Pengiriman benur lobster dari Pesisir Barat itu dikenal dua jalur yakni kiri dan kanan. Jalur kiri itu maksudnya pengiriman ke Jambi lewat Bengkulu. Sedangkan lewat jalur kanan ke Jakarta melalui Pelabuhan Bakauheni," kata seorang pembina nelayan di Krui, Pesisir Barat, Minggu (27/12/2020). 

Demikian halnya dengan penangkapan tiga pelaku penyelundupkan benih lobster yang ditangkap oleh petugas gabungan di Batam, Minggu (6/12/2020), sebagian diduga berasal dari Lampung. Sumber Lampungpro.co tersebut mengakui, ketatnya pengamanan Pelabuhan Bakauheni pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) membuat pengiriman benur lobster ilegal berkurang. 

"Sekarang hanya satu mobil per hari. Modusnya masih sama yakni memakai mobil pribadi agar tersamar di Pelabuhan Bakauheni. Mereka punya jalur khusus di Pelabuhan Bakauheni, agar tak diperiksa Karantina," kata dia.

Dia menyebutkan penyelundupan ilegal dari Pesisir Barat bakal terjadi berulang-ulang. "Pemain ilegal semakin berani. Kalau dulu lewat dermaga tikus, sekarang lewat dermaga resmi. Buktinya yang tertangkap di Batam diselundupkan di atas kapal roro dari Jakarta ke Batam," sebut sumber tersebut.

Akibat praktek ilegal ini, rantai distribusi dari nelayan sampai ke ekportir menjadi panjang. "Setiap tahapan mengambil keuntungan masing-masing, sehingga dampak ke nelayan harganya jadi rendah," kata dia. (PRO1)