Pemprov Lampung Teken MoU Dengan BPS | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menandatangani nota kesepahaman (MoU) pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN DTSN), antara Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 serta peresmian Ruang Koordinasi GARDA SE2026, Jumat (12/12/2025).

Penandatanganan ini, menandai penguatan kolaborasi Pemprov Lampung dan BPS dalam menyediakan data akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum strategis, untuk memperkuat fondasi data pembangunan. Pemprov Lampung sangat mengandalkan data dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan arah investasi dan efektivitas belanja daerah.

"Kami menekankan, pemerintah yang tidak memahami data berisiko membuat belanja yang tidak efektif. Data hari ini bukan hanya pelengkap, tapi juga kompas utama arah pembangunan daerah, agar efisien dan tepat sasaran," kata Jihan Nurlela.

Jihan juga turut menyoroti semakin meningkatnya literasi data masyarakat, yang menurutnya, pencapaian pembangunan kini semakin diukur secara transparan, melalui angka dan indikator kinerja yang mudah diakses publik.

Terkait peresmian GARDA SE2026, Jihan menyebut fasilitas tersebut menjadi pusat koordinasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan sensus. Dengan ruang khusus ini, ia berharap kerja-kerja sensus di seluruh kabupaten/kota akan lebih efektif dan profesional.

"Garda SE2026 harus dimanfaatkan optimal untuk memperkuat tata kelola statistik daerah," ujar Jihan Nurlela.

Jihan juga meminta seluruh pemangku kepentingan, baik pemda, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif agar SE2026 berjalan lancar.

Pemprov Lampung telah menugaskan seorang mantan pegawai BPS sebagai agen khusus, untuk memperkuat budaya kerja berbasis data di OPD. Langkah ini dilakukan, karena masih terdapat pegawai yang belum terbiasa menggunakan data dalam penyusunan program.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik penandatanganan MoU DTSEN. Ia menyebut, Lampung memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi nasional, termasuk kontribusi besar sektor pertaniannya.

Menurut Amalia, DTSEN menjadi kunci intervensi kebijakan sosial, terutama karena data kependudukan dan kondisi ekonomi rumah tangga bersifat dinamis. Ia meminta MoU segera ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data secara berkala bersama Pemprov dan pemda kabupaten/kota.

Dengan diresmikannya ruang GARDA SE2026 dan ditandatanganinya MoU DTSEN, Pemprov Lampung dan BPS berharap kualitas statistik daerah semakin kuat.

Kolaborasi tersebut, diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, untuk mendukung kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto