JAKARTA (Lampungpro.co): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku, ada kepala daerah yang meminta dana tunjangan kepada dirinya. Para kepala daerah itu berdalih, dana tunjangan itu demi mengurangi potensi tindak pidana korupsi di daerah. "Ini beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan. Pak, kasih kita tunjangan, biar korupsinya berkurang potensinya, ada yang menyampaikan demikian," kata Tito, Senin (18/11/2019).

Berdasarkan laporan tersebut, Tito mengungkapkan, pemerintah perlu mencari cara agar potensi kasus tindak pidana korupsi di daerah dapat berkurang. Menurutnya, ada beberapa opsi untuk mengatasi kasus tersebut. Salah satunya menaikan gaji kepala daerah atau memberikan dana tunjangan. "Apa mungkin gaji dinaikan kepala daerah terpilih atau dana tunjangan yang diberikan, bukan dana operasional, nanti dana operasional takut lagi salah kena lagi kasus," ungkap dia.

Sebelumnya, Tito mengatakan, salah satu alasannya Pilkada langsung dievaluasi adalah karena biaya politik yang tinggi. Tito menjelaskan, biaya politik mahal itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, kata dia, calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi. "Untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan enggak, bayar 0 persen, saya pengin ketemu orangnya," ucap dia.(**/PRO2).