JAKARTA (Lampungpro.com): Kampus-kampus kecil yang tidak mampu membiayai operasionalnya untuk bergabung dengan kampus lain. "Kami mengarahkan perguruan tinggi yang tak mampu membiayai operasionalnya, untuk bergabung. Siapa yang melakukan merger, ya mereka sendiri," kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Meski menyarankan merger, kata Nasir, pihaknya tidak mengharuskan perguruan tinggi itu untuk merger. Perguruan tinggi yang melakukan merger haruslah dengan sukarela. "Pemerintah tidak memaksa, tapi pemerintah ingin perguruan tinggi kuat. Bagi yang mau silahkan merger, bagi yang tidak mau tidak apa-apa." 

Penggabungan perguruan tinggi itu, lanjut dia, paling mudah dilakukan pada satu yayasan. Kemristekdikti akan memberikan fasilitasi bagi perguruan tinggi yang ingin melakukan merger. "Merger dilakukan agar perguruan tinggi itu kuat, apalagi pada era persaingan global ini, perguruan tinggi haruslah kuat dan menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing," jelas dia. 

Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof. Suyatno mengatakan pihaknya juga mengimbau perguruan tinggi yang terkendala biaya operasional untuk bergabung. "Contohnya, perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah yang jumlahnya 165. Idealnya  hanya 100 perguruan tinggi saja," kata Suyatno yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Buya Hamka itu.

Dalam waktu dekat, tiga perguruan tinggi Muhammadiyah di Palopo, Kendal, Lamongan, dan Samarinda akan menjadi satu dan membentuk universitas. Perguruan tinggi yang bergabung itu sebelumnya berbentuk sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, dan sekolah tinggi ilmu kesehatan. "Penggabungan perguruan tinggi ini bagus, agar universitas menjadi kuat," kata Suyatno. (*/ANT/PRO2)