BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Posko Demokrasi yang mulai dibuka, Sabtu (30/6/2018) di Tugu Adipura (Bundaran Gajah) Bandar Lampung, menerima kedatangan delapan warga dari Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) dan Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), pukul 18.30 WIB. Mereka datang membawa berkas aduan berisi laporan dan sejumlah bukti dugaan tindak pelanggaran politik uang (money politics) Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim.

Meurut Dewa Aji Putu Okta (65), relawan Herman HN-Sutono, pihaknya datang ke posko tersebut karena laporan ke Panwascam hingga kini belum ada tindak lanjut. Malah diintimidasi, diskriminasi, dan perbuatan tidak menyenangkan hingga aksi premanisme diperoleh atas pelaporan tersebut.

Tidak hanya itu, kata Aji, ada tawaran ratusan juta rupiah untuk membungkam aksi mereka. Namun mereka tetap bersikukuh mengawal dugaan tindak pelanggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 sampai menuju titik terang.

Selain itu, Ketut Agus perwakilan dari masyarakat Lamteng pun mengalami hal serupa. Dia dan beberapa rekannya yang turut melaporkan dugaan tindak pelanggaran Pilgub Lampung 2018. Dia juga mengaku diintimidasi sejumlah oknum hingga upaya penghilangan barang bukti dengan cara premanisme.

Atas laporan itu, Koordinator Lapangan Posko Demokrasi, Rismayanti Borthon, mengatakan dalam waktu dekat Posko Demokrasi melakukan hearing dengan Polda Lampung guna meminta perlindungan dan kepastian keamanan terhadap segenap rakyat yang melakukan aksi pengaduan dugaan tindak pelanggaran Pilgub Lampung 2018.

"Agar tidak ada lagi intimidasi dan aksi-aksi premanisme. Jangan sampai Polri dan satgasnya gagal dalam mengawal demokrasi dengan melakukan pembiaran terhadap otak dan pelaku money politic," kata Rismayanti.

Kepada Badan Pengawas Pemilu, kata dia, perlu diketahui Bawaslu lahir dari rahim rakyat. Maka yang diakomodir adalah kepentingan Rakyat, bukan cagub-cawagub yang jadi antek korporasi. "Tidak ada lagi alasan untuk tidak mendiskualifikasi Paslon Arinal-Nunik dengan segala bukti-bukti pelanggaran yang semakin terpampang nyata," kata dia. (PRO1)