Berita online Lampung, Berita Online Lampungpro.com, Berita Online Indonesia, Berita Pariwisata Lampung, Berita Pariwisata Indonesia, Portal Berita Online, Portal Berita Lampung, Portal Berita Asean Games 2018, Portal Berita Pilgub Lampung, Portal Berita Pilkada 2018

JAKARTA (Lampungpro.com): Oesman Sapta Odang dijungkalkan dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura. Pengurus partai itu menunjuk Marsekal Madya TNI (purn) Daryatmo sebagai plt ketua umum. Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika tidak mengerti dengan pertemuan kader dan pembina Hanura dalam rangka memecat Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO.

Informasi yang diterima Lampungpro.com dan dilansir dari berbagai media, penunjukan Daryanto sebagai Plt. Ketum Partai Hanura ini diklaim sebagai permintaan dari seluruh DPD Partai Hanura yang ada di Indonesia. "Menyikapi permintaan dari DPD se-Indonesia tentang mosi tidak percaya kepada ketua umum Partai Hanura, yakni bapak Oesman," ujar Daryatmo di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Menurutnya, sebanyak 27 DPD dan sekitar 400 DPC mengajukan mosi tak percaya itu kepada Oesman Sapta Odang (OSO). "Mosi tidak percaya saat ini yang ada di dewan pembina itu ada 27 DPD partai Hanura Indonesia di tingkatkan provinsi, lalu ada 400-an tingkat cabang kabupaten/kota," kata dia, dikutip merdeka.com.

Pihaknya, kata dia, melandasi rasa tanggung jawab merespon permintaan mereka. Kami laksanakan hari ini atas kesepakatan menunjuk saya sebagai Plt ketua umum Partai Hanura Marsekal Madya TNI purn Daryatmo. Saya tidak punya ingin apa-apa, kecuali ingin berikan yang terbaik yang saya miliki," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika tidak mengerti dengan pertemuan kader dan pembina Hanura dalam rangka memecat Ketua Umum Hanura, OSO. Menurutnya, pemecatan ketua umum harus melewati forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Hanura.

Hal itu sekaligus menjelaskan bahwa pertemuan resmi partai hanya berada di Hotel Manhattan untuk membahas verifikasi faktual KPU. "Kalau mau pecat ketum bukan lewat kumpul-kumpul, ada forum Munaslub," kata dia, di Hotel Manhattan Jakarta, Senin (15/1/2018). (**/PRO2)