Bengungan Margatiga, Lampung Timur. LAMPUNGPRO.CO/KEMENTERIAN PUPR

JAKARTA (Lampungpro.co): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan pembangunan Bendungan Margatiga di Lampung Timur, ditargetkan selesai akhir 2021 ini. Beberapa kendala yang ada sudah dirapatkan dan akan ditangani secara bertahap.

"Semoga tetap bisa diselesaikan tepat di akhir tahun, ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (17/09/2021). 

Pada 2021 ini, pemerintah menargetkan beroperasinya 17 bendungan di berbagai daerah di Tanah Air. Selain Bendungan Margatiga, pemerintah terlebih dahulu menuntaskan pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 2 September 2021. 

Bendungan Margatiga berlokasi di Kabupaten Lampung Timur direncanakan memiliki tinggi 28,75 meter, panjang puncak 321,76 meter, lebar puncak 7 meter, dan luas genangan 2.313,96 hektare. Fungsi dari Bendungan Margatiga termasuk kategori multifungsi. Jadi, nanti ada fungsi irigasi, air baku, dan pengendali banjir. Dengan cepat selesainya bendungan ini, fungsi dari bendungan ini akan dapat segera dirasakan oleh masyarakat, kata Jarot. 

Bendungan Margatiga yang memiliki kapasitas tampung 42,31 juta meter kubik ini diproyeksikan akan mampu mengairi lahan irigasi seluas 16.588 hektare sekaligus meningkatkan intensitas tanam petani setempat. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air baku di Lampung Timur sebesar 0,80 meter kubik per detik, mereduksi banjir sebesar 83,1 meter kubik per detik, konservasi air, hingga pengembangan wisata. 

Bendungan yang mulai dibangun sejak 20 Desember 2017 ini nantinya akan digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air Sungai Way Sekampung khususnya di bagian hilir. Kemudian, sudah terintegrasi dengan dua bendungan lainnya yaitu Bendungan Way Sekampung serta Bendungan Batutegi yang sudah selesai 2004 silam. (***)

Editor: Amiruddin Sormin, Sumber: Humas Kementerian PUPR