Bupati Pesawaran Saat Menerima Penghargaan Opini WTP Dari BPK RI Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung, Rabu (17/5/2023).

Penghargaan tersebut didapat Pemkab Pesawaran tujuh kali secara beruntun, atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), di bawah kepemimpinan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona membatalkan, pihaknya merasa sangat bersyukur dan bangga atas capaian yang diperoleh dan berharap terus memberikan yang terbaik bagi daerah berjuluk Bumi Andan Jejama.

"Alhamdulillah, tahun ini kembali Pemkab Pesawaran meraih WTP, ini adalah penghargaan ketujuh secara berturut. Ini merupakan kebanggaan bersama, terimakasih kepada semua pihak, atas kerja keras yang telah diberikan," kata Dendi Ramadhona.

Meski demikian, menurut Dendi Ramadhona, perolehan tersebut menjadi cambuk jajaran Pemkab Pesawaran untuk terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Bumi Andan Jejama.

"Penghargaan ini tidak hanya sebatas seremonial saja, namun ini merupakan cambuk bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan, agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat," ujar Dendi Ramadhona.

LHP tersebut, menjadi masukan untuk perbaikan kedepannya dan berkenaan dengan rekomendasi dalam LHP yang telah diterima, akan segera diinstruksikan kepada perangkat daerah untuk dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Yusnadewi menjelaskan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan BPK, bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.

"Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Perlu kami sampaikan sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan dari seluruh pemerintah daerah, atas konsep rekomendasi BPK," jelas Yusnadewi.

Hal itu juga termasuk rencana aksi rekomendasi untuk menindaklanjuti, sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel. BPK berharap, kedepannya pengelolaan keuangan di kabupaten/kota dapat lebih baik. (***)

Editor : Febri Arianto

Reporter : Rosario