Wali Kota Eva Dwiana | Lampungpro.co/Dok Kominfo Kota Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menerima audiensi jajaran Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah Lampung di ruang rapat wali kota, Selasa (5/05/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang akan hadir di seluruh kelurahan di Kota Bandar Lampung.

Rombongan Kanwil Kemenkum Lampung dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Taufiqurrakhman, dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bapperida, BKAD, Dinas PMK, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Plt. Dinas Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Tapem, serta Forum Camat.

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Kemenkum Lampung menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum di tingkat kelurahan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan melalui layanan konsultasi hukum gratis, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Wali Kota Eva Dwiana menyambut baik program tersebut dan menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendukung pembinaan Posbankum.

“Kami siap bersinergi. Kehadiran Posbankum di 126 kelurahan akan sangat membantu masyarakat. Warga tidak perlu bingung jika menghadapi persoalan hukum, karena sudah ada tempat untuk bertanya dan mendapatkan pendampingan secara gratis,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh camat dan lurah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana Posbankum serta aktif menyosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot akan menyiapkan pelatihan paralegal bagi aparatur kelurahan agar layanan Posbankum dapat berjalan optimal.

Sementara itu, pihak Kanwil Kemenkum Lampung mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka menilai, sinergi yang terjalin berpotensi menjadikan Bandar Lampung sebagai percontohan nasional dalam penyelenggaraan Posbankum di tingkat kelurahan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan akses layanan hukum bagi masyarakat semakin mudah dijangkau serta mampu meningkatkan keadilan sosial di Kota Bandar Lampung.