Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana | LAMPUNGPRO.CO/Ist

TANGGERANG SELATAN (Lampungpro.co) : Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memperkuat langkah digitalisasi pengelolaan data pertanahan dan perpajakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penerapan sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak (Sisgita).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU serta perjanjian kerja sama (PKS) yang berlangsung di Aula Blandongan, Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turut hadir dalam agenda tersebut. Kerja sama antardaerah ini menjadi bagian dari tindak lanjut atas arahan teknis yang berkaitan dengan penguatan tata kelola data pertanahan dan perpajakan, termasuk yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Melalui kerja sama tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan mengadopsi sistem yang mengintegrasikan informasi bidang tanah dengan data perpajakan secara digital. Salah satu fokus utamanya adalah mempercepat keterhubungan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Integrasi kedua data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperoleh informasi objek tanah dan pajak yang lebih akurat. Dengan basis data yang saling terhubung, proses pemutakhiran dan pencocokan informasi pertanahan maupun perpajakan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Selain integrasi NIB dan NOP, kerja sama tersebut juga mencakup upaya memperkuat proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara digital dan terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi peta digital menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan Sisgita. Sistem tersebut memungkinkan informasi mengenai bidang tanah dan data perpajakan dipetakan dalam satu basis informasi sehingga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan data.

Bagi Pemkot Bandar Lampung, penguatan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan data yang menjadi dasar pengelolaan pajak daerah. Data yang lebih akurat juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tercatat atau belum optimal.

Selain berkaitan dengan penerimaan daerah, integrasi data pertanahan dan perpajakan juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi diharapkan dapat membuat proses pengelolaan informasi pertanahan dan perpajakan menjadi lebih efektif, mudah ditelusuri, serta terintegrasi antarinstansi.

Kerja sama dengan Pemkot Tangerang Selatan tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkot Bandar Lampung untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi. Sistem informasi yang terintegrasi diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah secara lebih tepat berdasarkan kondisi data di lapangan.

Melalui penerapan Sisgita, Pemkot Bandar Lampung menargetkan adanya peningkatan kualitas pendataan objek pajak, penguatan transparansi pengelolaan penerimaan daerah, serta pencegahan potensi kebocoran PAD.

Pada sisi pelayanan, masyarakat juga diharapkan memperoleh kemudahan karena informasi pertanahan dan perpajakan dapat dikelola melalui sistem digital yang lebih terintegrasi.

Kerja sama ini menjadi salah satu langkah Pemkot Bandar Lampung dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan, khususnya pada sektor pertanahan dan perpajakan, sekaligus mendorong pengelolaan PAD yang lebih tertib, transparan, dan berbasis data. (***)
EDITOR : Sandy,