Pemprov Lampung Saat Kegiatan Asistensi SAKIP | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatatkan capaian positif, dalam penguatan tata kelola pemerintahan dengan meraih predikat BB pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan nilai A- untuk Reformasi Birokrasi (RB).

Capaian tersebut, turut menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia, dengan kinerja akuntabilitas dan reformasi birokrasi terbaik di tingkat daerah.

Pengakuan tersebut, disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira, pada kegiatan Asistensi SAKIP dan Zona Integritas (ZI) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/6/2026).

Menurut Budi, capaian Lampung menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. Ia menilai, keberhasilan provinsi seharusnya dapat tercermin dari kemajuan pemerintah daerah di bawahnya.

Meski demikian, Budi mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Hingga kini, belum ada pemerintah kabupaten maupun kota di Lampung, yang berhasil meraih predikat BB untuk SAKIP, maupun nilai reformasi birokrasi di atas 80.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong Pemprov Lampung untuk mengambil peran lebih aktif, dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini karena, keberhasilan pembangunan birokrasi di daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus tumbuh secara kolektif.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menyebutkan, capaian tersebut merupakan hasil dari proses perbaikan tata kelola yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Ia menilai, perjalanan peningkatan nilai SAKIP bukanlah proses instan.

"Dahulu membutuhkan waktu 14 tahun untuk meningkatkan nilai dari predikat C menjadi B. Ini artinya, capaian ini merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah, dalam memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja," sebut Marindo Kurniawan.

Menurutnya, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja menjadi salah satu fokus Pemprpv Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap program yang dibiayai APBD, mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Menurut Marindo, capaian SAKIP dan reformasi birokrasi bukan sekadar prestasi administratif. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut menunjukkan semakin baiknya kualitas pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan program, penggunaan anggaran, hingga pelayanan publik.

Pemprov Lampung juga terus memperkuat sinergi antara Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi. Langkah tersebut, diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah.

Dengan capaian yang telah diraih, Lampung diharapkan dapat menjadi motor penggerak peningkatan akuntabilitas kinerja bagi kabupaten/kota di wilayahnya.

Penguatan SAKIP dan reformasi birokrasi, pada akhirnya akan bermuara pada pelayanan publik yang lebih efektif, penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (***)

Editor : Febri Arianto