BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Provinsi Lampung akan memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur kawasan tanpa rokok sebagai upaya mengendalikan produk dan asap rokok.  Hal itu dipastikan setelah disetujuinya Raperda usulan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh DPRD Provinsi Lampung, Selasa (18/7/2017), di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono menjelaskan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan mengatur area bebas rokok dan penyediaan lokasi khusus untuk merokok. Menurut dia, ada beberapa tempat yang diatur untuk kawasan yang tidak boleh merokok seperti tempat beribadah, tempat sekolah, tempat kesehatan, dan kendaraan umum.

Dan bagi kantor yang melarang merokok, harus menyediakan tempat untuk merokok. Tetapi, ini ada proses, nanti pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Lampung. Rapeda ini, kata dia, merupakan inisiasi yang baik. Mari kita dukung bersama. Dan hal yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan Sosialisasi bahwa merokok tidak boleh disembarang tempat," kata Sutono. 

Selain Raperda KTR, DPRD Provinsi Lampung juga menyetujui dua raperda lainnya yakni Raperda Pengelolaan Distribusi Gabah dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Admistratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung. 

Sutono, saat membacakan pendapat akhir tertulis Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setingginya kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah menyetujui ketiga rencana peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi eraturan Daerah.

Sutono menjelaskan untuk pelaksanaan lebih lanjut peraturan daerah tersebut, Gubernur Lampung menginstruksikan kepada kepala SKPD menyiapkan langkah-langkah seperti menyusun dan mempersiapkan peraturan gubernur. Hal itu sebagai pelaksanaan atas peraturan daerah terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, dan melakukan penguatan sumber daya aparatur pelaksana peraturan daerah. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Lampung Dedi Aprizal melantik serta mengambil sumpah janji Agus Bhakti Nugroho sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung (PAW) periode 2014-2019, dalam sidang paripurna, Selasa (18/7/2017). Hal itu dilakukan setelah pemberhentian H.M Hazizi sebagai Anggota DRPD Lampung yang tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 161.18-3364 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Lampung.

Sementara, penetapan Agus Bhakti Nugroho sebagai anggota DPRD Lampung didasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 161.18-3365 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengganti Antar-Waktu DPRD Lampung. Pengangkatan Agus Bhakti Nugroho sebagai pengganti antar-waktu karena pengunduran diri H.M Hazizi sebagai anggota DPRD Lampung. (**/PRO2)