Pemprov Lampung Saat Rapat | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merumuskan sejumlah langkah strategis, untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi daerah, dengan menyusun sejumlah skema kebijakan untuk mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah. 

Hal itu dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, Rabu (25/3/2026).

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif, terhadap situasi global saat ini. Menurutnya, konflik internasional dapat memicu ketidakpastian ekonomi, sehingga diperlukan respons kebijakan yang tepat.

"Semua harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif, untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan," kata Marindo Kurniawan.

Kebijakan yang dirancang harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Pemprov Lampung juga berkomitmen agar berbagai langkah antisipatif tidak justru membebani masyarakat.

Selain itu, Marindo juga menekankan, langkah penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu program-program prioritas daerah. Program strategis seperti hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur, tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. (***)

Editor : Febri Arianto