BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Lampung (Unila), Dr. Ari Darmastuti mengatakan, dunia mengakui Lampung merupakan sarang dan pemain demokrasi 'wani piro' atau clientelisme democracy. Hal itu disampaikan Ari saat menjadi narasumber Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Tindak Pidana�Pilkada DPRD Provinsi Lampung, Selasa (10/7/2018).

Menurut Ari, sejak lama Lampung masuk radar penelitian internasional soal politik transaksional ini. Dari hasil penelitian itu, kata Ari, Lampung menjadi daerah bermasalah dengan politik uang. Selain itu, sejak lama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meneliti Lampung sebagai daerah bermasalah dengan politik.

"Hasil penelitian itu, menempatkan Lampung sebagai daerah paling bermasalah dalam politik. Lampung masuk daerah yang sistem politiknya serius, maka masuk daerah yang diteliti. Artinya, Lampung masuk daerah konflik pilkada mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelantikan selalu bermasalah hingga kini," kata Ari.

Ari juga mengutip pernyataan itu berdasarkan hasil peneltian Dr. Geert Arend van Klinken, antropolog dan Indonesianis dari Belanda. Menurut Ari, hasil penelitian tentang politik uang itu, masih terasa sampai kini, termasuk di Lampung. Padahal penelitian itu berlangsung 3-4 tahun lalu.

Karakter pemilih 'wani piro' ini menurut Ari, tidak akan mungkin hilang dalam waktu singkat. "Ini yang membuat Lampung selalu jadi sorotan nasional dan dunia dalam politik uang," kata Ari.

Dia menilai kehadiran�Pansus tetap diperlukan karena proses yang terjadi berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). "Ini persoalan keadilan yang harus dijawab, karena tidak semua proses hukum di Gakumdu itu dapat menyelesaikan rasa keadilan masyarakat," kata Ari. (PRO1)