Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat menerima audiensi pengurus Peradi Gedong Tataan. LAMPUNGPRO.CO/PERADI

GEDONG TATAAN (Lampungpro.co): DPC Peradi Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran mengajukan diri menjadi konsultan hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran. Selain itu, pengurus juga meminta Pemkab dapat menghibahkan tanah untuk sekretariat.

Menurut Nurul Hidayah yang juga mantan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pesawaran itu, sebagai wilayah penyangga Bandar Lampung, perkembangan Pesawaran cukup pesat, terutama pertambahan penduduk. "Bertambahnya populasi tentu menambah persoalan hukum. Asosiasi seperti Peradi ini harus diperkuat agar mampu melayani masyarakat yang memerlukan bantuan hukum," kata Nurul Hidayah.

Sebagai mantan Anggota KPU Pesawaran periode pertama, Nurul menilai penanganan masalah hukum di Pesawaran cenderung naik baik pidana maupun perdata. "Masalah hukum yang menimpa Pemkab juga cenderung naik. Ini membutuhkan penanganan yang profesional, agar keadilan bisa didapat," kata Nurul yang juga mantan Ketua Panwas Pilgub Kabupaten Pesawaran 2008 itu.

Sengketa hukum yang harus diwaspadai, menurut mantan anggota Panwas Pengisian DPRD Pesawaran 2007, ini juga makin beragam. Mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial, hingga kamtibmas.

Turut hadir pada audiensi itu Sekretaris Peradi Antariksa, Made Adil Yudawan (Bidang Humas), Indra Hadi W. (Bidang Advokasi), dan Ryan Ismawan (Bidang Advokasi). Dari Pemkab hadir Kabag Hukum Rizki dan Kabag Aset Yosa. (***)

Editor: Amiruddin Sormin