Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Perlu Perhatian Khusus, Bawaslu Sebut Lampung Masuk 10 Provinsi Kerawanan Tertinggi Netralitas ASN
Lampungpro.co, 21-Sep-2023

Amiruddin Sormin 2322

Share

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat menghadiri acara Munggahan Pengawasan: Bincang-Bincang Bawaslu dengan Parpol Peserta Pemilu 2024, Jakarta Selatan, Sabtu (18/3/2023). (Dea)

JAKARTA (Lampungpro.co): Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengungkapkan ada 10 daerah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi dalam konteks netralitas aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, Provinsi Maluku Utara menjadi daerah dengan kerawanan netralitas tertinggi di Indonesia, diikuti dengan Provinsi Sulawesi Utara.

Daerah lainnya ialah Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. Lebih lanjut, dia menyebutkan kerawanan pemilu soal netralitas ASN juga terjadi di Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung.

Untuk itu, Lolly menegaskan pencegahan terhadap tidak netralnya ASN perlu diperhatikan oleh 10 daerah tersebut. "Pastikan upaya pencegahannya tepat. Bentuk pencegahan di 10 provinsi ini untuk ASN tentu akan berbeda dengan daerah lain yang posisinya tidak rawan tinggi," kata Lolly di Manado, Sulawesi Utara, seperti dikutip Suara.com (jaringan Lampungpro.co), Kamis (21/9/2023).

Dia juga mengatakan kepada Bawaslu Provinsi di 10 daerah tersebut untuk berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat. Hal itu, tambah dia, diperlukan untuk mencegah para ASN tidak netral dalam pemilu serta melanggar etik dan disiplin.

"Boleh komunikasi kelembagaan, boleh komunikasi personal, tapi tujuannya untuk mencegah orang melakukan pelanggaran," kata Lolly. 

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengakui hal itu. Saat berbicara pada workshop peliputan Pemilu 2024 yang digelar Dewan Pers, Senin (18/9/2023) di Novotel Bandar Lampung, Iskardo mengungkapkan, bukan hanya netralitas ASN yang jadi problem tapi masih tingginya praktek politik uang (money politics) di Lampung.

"Lampung ini rangking kedua nasional praktek politik uang setelah Maluku Utara. Tentu ini menjadi perhatian kami, agar peringkat Lampung dalam urusan money politics bisa turun," kata Iskardo. (***)

Editor: Amiruddin Sormin

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya
Petani Singkong Jadi Anak Singkong (Ketika Negara...

Praktekkan prinsip keberlanjutan dalam industri tapioka. Agar cap kolonial...

339


Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved