JAKARTA (Lampro): Bagi pers akurasi harus tetap lebih utama dan penting dibandingkan kecepatan, walaupun zaman terus berubah dan teknologi komunikasi berkembang dahsyat.�Hal itu disampaikan ahli hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik sekaligus Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Wina Armada Sukardi, dalam Diskusi Publik bertajuk "Pers Maluku sebagai Penjaga Perdamaian dan Pendorong Pembangunan." Diskusi itu diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, Selasa (7/2/2017).

Menurut Wina, pers Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, pers Indonesia selain mempunyai tanggung jawab teknis profesional, juga memiliki tanggung jawab sosial kebangsaan.�"Untuk itu, pers Indonesia harus menjadi bagian dari�comunication of hope. Pers yang membawa pencerahan, termasuk pers Maluku," kata Wina.

Sebagai daerah kepulauan, lanjut Wina, strategi membangun pers digital perlu menjadi prioritas di Maluku, sembari mengingatkan bahwa tidak semua media digital bisa dianggap pers. "Hanya media digital yang tunduk kepada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang dapat dikategorikan pers," tegasnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Niken Widiastuti menegaskan pers dewasa ini harus semakin cermat dan berperan mengurangi persebaran informasi-informasi palsu alias hoax.

Pasalnya, hoax kerap menimbulkan gejolak sosial dan konflik horizontal. Sehingga, pers harus menjunjung prinsip-prinsip sebagai penjaga kebenaran dan demokrasi. "Sebagai pilar keempat pers memiliki pengaruh yang sangat besar. Dengan munculnya media sosial, kepercayaan dan pengarus pers arus utama tetap besar. Sehingga, profesionalisme pers kian dibutuhkan," kata dia. (*/PRO2)

�