BANDAR LAMPUNG (Lampro): Para pedagang kaki lima (PKL) yang digusur dari Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim kembali digusur karena mendirikan bangunan di Jalan Soekarno-Hatta (bypass) depan PKOR. Keberadaan PKL di bypass tersebut dinilai ilegal.

Operasi penertiban berlangsung tanpa perlawanan itu dipimpin Camat Sukarame Ahmad Barmawi, Sekcam Panji Ismoyo beserta Lurah Way Dadi dan Seklur Way Dadi Baru Betty Ana Sari. Kemudian, hadir Kapolsek Sukarame dan Kepala Satpol PP Cik Raden. Menurut Camat Sukarame penertiban itu sebagai bentuk tanggungjawab.

"Para PKL diproses administrasinya seperti KTP. Tanggungjawab kami adalah mereka warga Kota Bandar Lampung. Jadi kami tidak menginginkan ada yang mengambil kesempatan dalam situasi ini," kata Ahmad Barmawi.

Menurut mantan camat Sukarame, Henry Iswandi, penertiban ini dampak dari penertiban PKL di areal PKOR. "Kami sangat setuju sekali penertiban ini. Lebih baik dari sekarang, jika mereka di perkenankan berdagang di areal bahu jalan dan menempel pada areal hutan kota akan sangat mengganggu keamanan transportasi pada ruas jalan by pass maupun aspek estetika perkotaannya. Kalau bangunannya sudah jadi lebih susah membongkarnya dan akan habis areal hutan kota," kata Henry Iswandi.

Menanggapi penertiban ini Raja Adipati, warga Bandar Lampung, menilai sebenarnya penertiban itu bagus. "Tapi carikan juga solusinya untuk mereka berdagang, karena walau bagaimana pun juga mereka rakyat negeri ini dan butuh tempat untuk usaha untuk menghidupi keluarganya. Kalau mereka punya modal besar nggak mungkin mereka jualan di pinggir jalan," kata Raja Adipati. (PRO1).