Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Kalau disebut sebagai tenaga profesional non-ASN dengan fungsi yang mirip tenaga ahli, tentu publik berhak tahu latar belakangnya. Mereka ini siapa, dari mana asalnya, dan keahlian apa yang dibawa sampai dipercaya memberi masukan ke pimpinan.

Di Bandar Lampung, jumlahnya bukan satu dua orang. Ada puluhan. Tapi anehnya, nama-nama itu seperti tidak pernah muncul ke permukaan. Tidak terdengar, tidak terlihat, bahkan nyaris tak dikenali.

Lingkaran media saja yang sehari-hari berkutat dengan informasi pemerintahan, banyak yang tidak tahu. Apalagi masyarakat umum yang hanya menerima hasil kebijakan tanpa tahu siapa yang ada di balik layar.

Baca juga: Efisiensi Rasa-rasanya, Kreativitas Jadinya: Dari Tenaga Ahli ke ‘Ahli Nama Baru’

Perasaan mengganjal itu muncul bukan karena soal dilibatkan atau tidak. Penulis pun sadar diri jangankan masuk daftar, dikenal secara personal oleh wali kota saja tidak. Yang dikenal mungkin hanya medianya, itu pun dengan label “terlalu sering mengkritik.” Jadi kalau bicara peluang jadi PTK Khusus, rasanya sudah kalah sebelum mulai. Hahaha.

Tapi justru di situlah letak persoalannya. Ketika posisi yang disebut “profesional” ini tidak dikenal publik, maka wajar jika muncul tanda tanya. Bukan soal siapa yang masuk, tapi soal bagaimana prosesnya dan apa pertimbangannya.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, rasanya bukan hal sulit untuk sekadar membuka nama-nama tersebut ke publik. Apalagi sudah ada payung hukum seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong transparansi.

Masyarakat tidak sedang mencari sensasi. Mereka hanya ingin tahu siapa saja orang-orang yang selama ini disebut membantu wali kota dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan.

Karena pada akhirnya, kepercayaan itu bukan dibangun dari istilah baru atau kemasan kebijakan, tapi dari keterbukaan. Dan keterbukaan paling sederhana dimulai dari satu hal: memperkenalkan siapa saja yang bekerja di balik keputusan besar itu. (EdAI)