Masalah Kesejahteraan Indonesia

JAKARTA (Lampro): Permasalahan ketimpangan di tengah masyarakat dinilai dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan kerawanan sosial.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam, dalam rilisnya di Jakarta, Senin (16/1/2017), menjelaskan klaim penurunan kesenjangan ekonomi oleh pemerintah harus dilihat secara obyektif dan hati-hati.

Menurut dia, harus diakui angka gini ratio atau tingkat kesenjangan yang dirilis BPS pada Maret 2016 memang menunjukkan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran.

"Tetapi angka penurunannya masih sangat kecil, di mana gini ratio hingga Maret 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408. Tetapi ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar 0,39," papar Ecky.

Soal indikator gini ratio, Ecky mengingatkan agar Pemerintah melihat perkembangan masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terendah yang terus merosot.

Ecky mengutip sejumlah penelitian terbaru yang menunjukkan ketimpangan dapat mengganggu laju pertumbuhan. "Dalam penelitian yang dilakukan IMF menyebutkan peningkatan satu persen dari kontribusi pendapatan masyarakat dengan 20 persen pendapatan tertinggi akan menyebabkan pertumbuhan melambat sebesar 0,08 persen dalam waktu lima tahun," kata dia.

Selain itu, Ecky juga mengingatkan atas temuan dalam laporan Bank Dunia, yang juga telah memberikan peringatan potensi ledakan sosial akibat fenomena ketimpangan yang kian lebar.

Berdasarkan data Bank Dunia, di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, dalam kurun waktu yang sama satu persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional. Dan, sekitar 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional.

"Kesenjangan yang semakin besar akan menimbulkan kecemburuan, meningkatkan ketidakpercayaan. Baik secara vertikal maupun horizontal dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial," kata dia.

Dia juga menambahkan rakyat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menginginkan berbagai pihak jangan sampai terjebak instablitas atau kekacauan yang bisa membahayakan kondisi perekonomian nasional.

"Kita semua harus sepakat jangan sampai terjebak pertikaian dan instabilitas yang membuat ekonomi kita menjadi kacau," kata Menko Maritim dalam acara seminar nasional kemaritiman di Jakarta, Kamis (1/12/2016) lalu.

Secara perekonomian, Menko Maritim memaparkan bahwa secara fundamental, kondisi perekonomian Indonesia masih bagus. Hal itu dinilai karena pemerintah menyadari bahwa tidak hanya pertumbuhan, tapi juga penting pemerataan. Sehingga, sejumlah program pemerataan yang dilakukan antara lain seperti program dana desa. (*)