BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) :�Menanggapi adanya polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 15 Bandar Lampung yang menggunakan sistem zonasi yang menganggap dipermasalahkan oleh wali murid.

Kepala SMAN 15 Bandar Lampung, Ngimron Rosadi mengungkapkan, masalah utama disast PPDB tahun 2019 adalah masalah kependudukan. Sebab kartu keluarga yang dimiliki calon siswa baru rata-rata belum berumur satu tahun di kartu keluarga tetapnya.

"Jadi kartu keluarganya belim ada dan bahkan baru satu tahun. Sementara petunjuk teknis yang ada umumnya minimal satu tahun lebih. Jadi jika ada perbaruan kk harus ada fotokopi lama, itu yang paling dipermasalahkan," ungkap Ngimron saat ditemui Lampungpro.com, Rabu (19/6/2019).

Ngimron menganggap masalah tersebut tidak hanya terjadi disekolahnya saja. Akan tetapi terjadi di sekolah lain di Bandar Lampung termasuk dalam sekolah skala nasional juga permasalahannya sama jika penerapan sistem zonasi.

"Kuota ada 324 siswa dan sampai hari ini sudah melewati kuota yang ada di pendaftaran. Kalau kuota sudah penuh nanti kita arahkan mereka ke SMK atau ke sekolah swasta. Karena pada dasarnya nilai tidak diperhitungkan jadi murni zonasi," kata dia.

Ngimron menambahkan, jika ada orang tua yang komplain mengenai PPDB di SMAN 15 Bandar Lampung, ia bersama jajaran panitia PPDB akan menerima komplain tersebut dengan syarat sesuai kesepakatan yakni ada bukti KK pembaruan dan yang lama juga ada bukti fotokopiannya.

"Kalau ada dua itu jadi akan kita layani. Sebenarnya kita sudah sosialisasi sistem zonasi ini yang sudah tertera di website resmi SMAN 15. Dari jajaran guru juga sudah kita briefing tentang zonasi ini termasuk para siswanya sudah kita jelaskan," jelasnya. (FEBRI/PRO2)