BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Menjelang Pilgub 2018 marak polling yang dilakukan oleh lembaga. Beberapa polling tersebut  menghasilkan data elektabilitas beberapa kandidat yang akan maju pada konstelasi skala provinsi ini. Menanggapi hal ini, pihak KPU Lampung mengatakan polling sah dilakukan oleh lembaga maupun bakal calon. "Nggak apa-apa, itu hak mereka melakukan penjajakan," kata Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih kepada Lampungpro.com, Rabu (12/7/2017).

Polling merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Dalam polling ada bagian yang disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi terkait adanya Pilgub 2018 juga bisa dilakukan dengan cara polling. "Kan bisa tahu kapan pilgub, siapa saja calonnya, partai apa saja," kata Handi.

Hal senada diutarakan akademisi Universitas Lampung M Iwan Satriawan. Menurut Iwan polling bebas dilakukan oleh siapa saja karena merupakan sebuah bentuk pendapat. Namun, ia menegaskan untuk tidak terlalu percaya pada polling momen politik. "Terkadang polling dilakukan hanya sebatas pesanan, polling merupakan gambaran kasar," jelas Iwan.

Iwan mengimbau kepada bakal calon Gubernur Lampung agar tidak percaya penuh terhadap polling. Menjelang pilgub 2018, Iwan menjelaskan sulit menemukan polling yang benar. Polling lebih kepada siapa yang mendanai. "Kebanyakan ABS, Asal Bapak Senang," kata Iwan bercanda.

Sementara, akademisi lain Ricky Ardian mengatakan polling harus dipandang secara komprehensif. Karena polling bisa dilakukan oleh oknum yang dibayar, atau simpatisan, juga bisa dari lawan politik. Polling yang benar harus bersifat independen. Target populasi, tipe informasi, waktu wawancara, serta metode wawancara harus sesuai dengan metodologi penelitian. "Tema dan pertanyaan harus relevan dengan semua orang, serta teknik penarikan sampel harus jelas," kata Ricky.  (EZAL/PRO2)