Fadli Zon. | Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gerindra tak lagi memilih Fadli Zon sebagai pimpinan DPR yang dikirim dari fraksinya. Partai pimpinan Ketum Prabowo Subianto itu menegaskan Fadli tak dipilih bukan karena Waketum Gerindra itu kerap mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Nggak. Itu bukan sebuah isyarat. Isyarat itu semua dari Pak Prabowo, keputusan apakah kita gabung atau tidak. Bahwa ada komunikasi dengan pemerintah, ya. Komunikasi itu kan bagus," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Prabowo menunjuk Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi pimpinan DPR dari Gerindra. Dasco disebut-sebut lebih bisa diterima oleh koalisi Jokowi dibandingkan Fadli Zon. Seperti diketahui, hubungan Gerindra dengan Jokowi kini semakin membaik usai Pilpres 2019.

Meski begitu, Muzani menyatakan sang ketum belum memastikan apakah akan bergabung dengan koalisi Jokowi atau tidak. Gerindra disebut masih selalu berkomunikasi dengan koalisi pemerintah. "Terus. Tapi Pak Prabowo belum bersikap," jelas Muzani.

Kembali soal pemilihan pimpinan DPR periode ini. Muzani menegaskan tak ada permintaan dari pemerintahan Jokowi agar Gerindra tak memilih Fadli Zon kembali sebagai wakil ketua DPR. "Sama sekali tidak ada, sama sekali nggak ada," tegasnya.

"Pak Prabowo bahkan menyampaikan kepada Pak Fadli bahwa Pak Fadli selama menjalani tugas sebagai wakil ketua DPR, menjalani dengan sangat baik, sangat excellent dan husnul khotimah, akhir periode berjalan mulus dan baik. Dianggap oleh Pak Prabowo mewakili banyak hati dan pikiran, pandangan dari kader dan para pemimpin Gerindra," lanjut Muzani.

Prabowo disebut tak mempersalahkan gaya Fadli Zon yang kerap keras terhadap pemerintahan Jokowi. Setiap politikus dinilainya punya gaya sendiri-sendiri.

"Memang kadang-kadang, diakui cara orang menyampaikan kritik atau Pak Fadli menyampaikan kritik menggunakan bahasa dan kata-kata yang berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi menurut Pak Prabowo ya itu bagian cara berdemokrasi dan caranya nggak bisa disamakan satu sama lain," tutup Muzani. (***/PRO3)