Bawaslu Lampung, Politik Uang, Pilgub Lampung 2018, Lampung, Bandar Lampung, Lampungpro.com, Polda Lampung, Bawaslu, Sentra Gakumdu, Politik Lampung, Pilkada Serentak 2018

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Aktivis mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Rosim Nyerupa mengaku prihatin dengan maraknya dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Ia menilai politik uang telah menciderai demokrasi di Lampung. "Makanya saya buat petisi online," kata Rosim kepada Lampungpro.com, Kamis (5/7/2018) siang.

Rosim menilai Pilgub Lampung 2018 kali ini, soal politik uang, sudah menjadi konsumsi publik. Beragam temuan di lapangan pun telah banyak diunggah di media sosial, seperti video atau foto amplop berisi uang. "Temuan ini kan mengundang pertanyaan," kata Rosim.

Di Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah, Bawaslu Lampung juga telah menerima laporan dugaan politik uang. Selain itu, kasus di Pekon Sinarbetung, Kecamatan Talangpadang, Tanggamus, warga juga melaporkan adanya 98 amplop dari 200 amplop yang masing-masing berisi uang Rp50 ribu.

Banyaknya laporan dugaan politik uang ini membuat masyarakat banyak menyorot Bawaslu dan lembaga terkait. Saat ini, gelombang protes pun tak kunjung berhenti. Salah satu yang konsisten melakukan protes adalah Posko Demokrasi di Tugu Adipura.

Sementara, petisi yang dibuat Rosim, pada Kamis (5/7/2018) sekitar pukul 15.00 WIB telah ditandatangani 360 warga net. Petisi yang berjudul 'Desak Bawaslu RI Ambil Alih Kasus Money Politics di Pilkada Lampung' ini bisa diakses di https://www.change.org/p/bawaslu-ri-desak-bawaslu-ri-ambil-alih-kasus-money-politics-di-pilkada-lampung. (SYAHREZA/PRO3)