BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Mahasiswa terus menerus mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat di daerah masing-masing baik dewan kota, dewan kabupaten, hingga dewan provinsi. Kali ini puluhan mahasiswa yang tergabung dalam, Aliansi Mahasiswa Bandar Lampung Peduli Indonesia secara ramai-ramai menggeruduk kantor DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (27/9/2019).

Mereka datang ke dewan kota dengan membawa berbagai tuntutan. Tuntutan utamanya yakni menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) yang membangun paksaan bahwa anti paksaan dalam definisi kekerasan seksual.

Koordinator Lapangan Aksi (Korlap) Nurdin Saputra dalam orasinya mengatakan bahwasanya RUU P-KS dinilai dapat merealisasikan hasrat seksualnya kepada siapapun tanpa harus terikat perkawinan atau hubungan yang sah secara agama atas dasar tidak ada paksaan boleh dilakukan.

"Ini akan menyuburkan perzinahan di Indonesia. Namun seakan-akan DPR tak memperdulikan hal ini. Dimana banyak permasalahan yang hadir dari RUU yang dikeluarkan pemerintah. Ada Pasal 99 ayat 2 di draft RUU ada upaya untuk melegitimasi lubang tambang," kata Nurdin Saputra.

Sementara itu, Ketua KAMMI Bandar Lampung Roy Renaldi menegaskan bahwasanya pihaknya menolak RUU KPK, yang sudah disahkan oleh DPR RI yang diduga pemarginalan dalam pelemahan kinerja KPK serta RUU KUHP yang masih menimbulkan perdebatan. Ia juga menyebut kebijakan tersebut nantinya tidak memihak kepada masyarakat.

"Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat bersama-sama bersatu dalam barisan untuk membuat waras para pemimpin. Batalkan RUU P-KS dan cabut UU KPK yang sudah direvisi lalu tolak calon pimpinan KPK yang bermasalah" tegas Roy.

Selain itu, massa aksi juga menuntut DPRD Bandar Lampung mendesak presiden untuk mengeluarkan Perpu, tolak RUU KUHP, tolak RUU Minerba dan tuntaskan reformasi sepenuhnya.(FEBRI/PRO5)