Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar

Sekretaris Jenderal Kemenag, Prof. Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa pengajuan ABT dilakukan karena proses kelulusan PPG dan Sertifikasi Dosen tahun 2025 baru rampung pada Desember 2025. Sementara itu, batas akhir pengusulan anggaran tahun 2026 telah ditutup pada Oktober 2025, sehingga kebutuhan anggaran TPG dan TPD bagi lulusan tersebut belum belum masuk dalam pagu anggaran awal 2026.

“Hari ini, usulan ABT sebesar Rp5,872 triliun disampaikan Menteri Agama dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR dan telah disetujui. Jadi, kami berupaya maksimal untuk memastikan hak guru dan dosen binaan Kemenag dapat terpenuhi,” ujar Kamaruddin di Jakarta.

Ia menambahkan, proses pengajuan ABT saat ini tengah melalui tahap reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenag sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh persetujuan. Jika telah disetujui, pencairan tunjangan profesi diharapkan dapat dilakukan sekitar Maret 2026, dengan perhitungan pembayaran yang berlaku sejak Januari 2026.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar pencairan bisa dilakukan sekitar Maret 2026, dengan tetap terhitung mulai Januari 2026,” kata Kamaruddin.

Selain itu, Kemenag memastikan penghitungan kebutuhan anggaran TPG dan TPD dilakukan secara rinci dan berbasis data yang akurat, mencakup seluruh kategori guru dan dosen, baik PNS, PPPK, maupun non-PNS, agar penyaluran tunjangan tepat sasaran.

Dukungan juga datang dari Komisi VIII DPR RI yang telah menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenag Tahun 2026. Dalam rapat kerja bersama Menteri Agama, Komisi VIII menegaskan agar tambahan anggaran tersebut benar-benar difokuskan pada pemenuhan hak-hak guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di lembaga pendidikan keagamaan. (HumasUIN-Krs)