Lampungpro.com, Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini, Persiapan Asean Games, Berita Asian Games Terkini, Berita Malam Tahun Baru

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong APBD 2018 mampu menjawab kebutuhan masyarakat selama satu tahun ke depan, termasuk mengatasi tantangan, hambatan, dan kendalanya. Dia juga meminta agar APBD tidak kontraproduktif terhadap sektor riil dan tetap berpijak pada anggaran berbasis kinerja, skala prioritas, efektif dan efisien.

Pesan Gubernur itu disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Theresia Sormin, Upacara Mingguan Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (8/1/2018).

"APBD 2018 ditetapkan dengan Perda Nomor 27 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017. Penyusunannya melalui proses dan mekanisme. Juga melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lewat Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang melibatkan peran serta aktif masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya," kata Theresia.

Dalam menyusun rencana itu, kata dia, telah memperhatikan perkiraan kapasitas dan kondisi keuangan daerah serta perkiraan besaran dana transfer ke daerah. "Prinsip kehati-hatian dalam mengefektifkan eksplorasi sumber-sumber penerimaan daerah tetap menjadi pedoman agar upaya meningkatkan pendapatan tetap dalam koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak kontra produktif terhadap sektor riil di Provinsi Lampung, kata dia.

Staf ahli ini juga menyebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 (yang telah beberapa kali diubah), ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD/ SKPD, antara lain dari sisi pertanggungjawaban, dan pelaksanaan anggaran. (**/PRO2)