Menteri Sosial Saat Meninjau Lokasi Sementara Sekolah Rakyat di BPSDM Lampung di Natar | Lampungpro.co/Dok Kominfo

NATAR (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, dalam kunjungan kerja ke Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.

Lampung sendiri menjadi salah satu provinsi percontohan pertama di Indonesia, bersama dengan beberapa provinsi lainnya yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lampung di Natar, Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).

BPSDM Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara, sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kotabaru, Jati Agung, Lampung Selatan dibangun.

"Kami sudah meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang InsyaAllah jika nanti gedung selesai, nantinya akan dialihkan ke sekolah tersebut," kata Syaifullah Yusuf.

Syaifullah Yusuf menambahkan, untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada, namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.

Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM seperti asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Lampung.

Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.

"Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti PU akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan," ujar Syaifullah Yusuf.

Mensos juga menyampaikan, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.

"Kami ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan," ungkap Menteri Sosial.

Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas, Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, yang menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.

Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh terhadap pelaksanaan program ini, dengan terus meningkatkan koordinasi lintas instansi di tingkat daerah, agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.

"Kami mengusulkan fasilitas BPSDM Lampung ini nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sembari menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat, baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU," ungkap Jihan Nurlela.

Sementara untuk lokasi yang ditawarkan di lahan kosong di Kotabaru, yang diharapkan selama satu tahun berjalan akan menempati BPSDM Lampung, sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kotabaru.

Jihan menambahkan, untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah menyiapkan empat Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa-siswi SMA yang berjumlah 100 orang. Seluruh biaya Sekolah Rakyat, akan dibebankan pada APBN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya peninjauan tersebut, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh diberbagai wilayah di Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

Kemudian sekolah rakyat juga diharapkan dapat memperbaiki standar hidup para siswa, yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Hal ini sejalan dengan tema Sekolah Rakyat yakni negara hadir untuk memuliakan orang miskin. (***)

Editor : Febri Arianto