JAKARTA (Lampungpro.com): Rapat kerja antara Komite 1 DPD RI dan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo bersama Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo dihadapkan dengan persoalan klasik penerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menurut Ketua Komite 1, Benny Rhamdani masih terdapat masalah di wilayah penerima dana otsus.

"Misalnya, kemiskinan, indeks pembangunan manusia yang relatif belum bergerak, pelayanan publik yang belum maksimal dan persoalan kewenangan relasi pusat, provinsi, kabupaten, dan kota," kata Benny Rhamdani, Senin (3/12/2018).

Menyikapi persoalan ini, Senator Lampung Andi Surya, mengatakan masih ada masalah yang masih tertinggal dan belum bisa diminimalisir anggaran otsus. "Saya melihat masih terdapat problem kompetensi SDM, program yang belum terstruktur dan selaras dengan kebutuhan daerah otsus, serta pengawasan yang belum maksimal. Sehingga, diduga masih terdapat inefisiensi anggaran otsus plus dan masih terjadi penyelewengan dan korupsi," kata Andi Surya.

Namun pihaknya setuju Dana Otsus ini dilanjutkan setelah berakhir di 2021. Namun perlu diketahui, Dana Otsus ini menyebabkan rasa cembur provinsi lain. "Provinsi lain juga bisa memosisikan diri sebagai wilayah dan istimewa yang butuh perhatian khusus pemerintah pusat," kata Andi Surya.

Salah satu formula untuk mengurangi derajat kecemburan, kata Andi, perlu ditelaah nomenklatur Dana Otsus. Jika perlu diganti saja dengan nomenklatur Anggaran Afirmasi atau Anggaran Stimulasi Daerah Terluar, sehingga terkesan adil dan sama dengan wilayah lain, sehingga tidak ada yang khusus-khusus. "Selain itu perlu dievaluasi apakah harus mencapai sebesar 20% dari Dana Alokasi Khusus," ujar Andi Surya.

Dalam raker ini, Tjahjo Kumolo menyatakan evaluasi 10 tahun Dana Otsus dilalukan secara rutin antar kementerian. "Daerah otsus meminta agar dapat dipertahankan dana otsus, intinya untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, oleh karenanya perlu koordinasi dan rapat khusus antar penerima dana otsus dengan seluruh stakeholder pemerintah dan parlemen," kata Tjahjo.

Sedangkan Wamenkeu Mardiasmo menyatakan sedang melakukan evaluasi menyeluruh dengan kondisi riil. "Jika dari sisi anggaran otsus naik terus, harusnya ada korelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat Aceh, Papua, dan Papua Barat," kata Mardiasmo. (PRO1)