Pemprov Lampung Saat Teken Perjanjian Kerja Sama | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya memperkuat akurasi data kependudukan, guna mendongkrak capaian indikator makro pembangunan, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal ini ditegaskan, saat Pemprov Lampung menandatangani perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (4/5/2026).

​Kerja sama ini, menandai diluncurkannya sistem aplikasi RMDku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan), sebuah inovasi kolaboratif yang memastikan data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Lampung, yang secara otomatis terupdate pada dokumen kependudukan siswa yang bersangkutan.

​Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap kolaborasi ini. Ia menilai, selama ini data seringkali menjadi kendala dalam potret capaian pembangunan di lapangan.

​"Isu strategisnya, bagaimana mengatasi tingkat IPM kita yang tahun lalu itu 73,98. Artinya kalau melihat data yang BPS sampaikan, kita itu Lampung berada di peringkat ke-27 nasional dari 38 provinsi, dan tingkat pendidikan menjadi salah satu dimensinya," kata Marindo Kurniawan.

Menurutnya, ketidaksesuaian data lulusan sekolah pada Kartu Keluarga (KK), sering kali menyebabkan angka rata-rata lama sekolah tidak terbaca optimal saat Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei. Melalui RMDku, diharapkan persoalan tumpang tindih atau ketiadaan data kelulusan dapat teratasi.

​Sekdaprov turut menekankan pentingnya kualitas input data, sehingga ia menginstruksikan Disdukcapil Lampung dan Dinas Pendidikan Lampung melalui UPTD di kabupaten/kota, untuk proaktif mengawal validasi NIK siswa dan orang tua. Akurasi data ini juga disebut akan berdampak pada kebijakan ekonomi, seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa.

​Sekdaprov Marindo juga menegaskan, komitmen Pemprov Lampung dalam transformasi digital, melalui pengintegrasian seluruh aplikasi layanan ke dalam satu wadah.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Lampung, Lukman mengungkapkan, inovasi ini lahir sebagai jawaban atas rendahnya rata-rata lama sekolah di Lampung, yang terpantau dari data administratif kependudukan. Berdasarkan data BPS, IPM Lampung tahun 2025 berada pada angka 73,98, menempati peringkat 27 se-Indonesia.

​"Dimensi kesehatan sudah baik, ekonomi juga cukup baik, dan dimensi pendidikan masih sedikit berkurang, terutama yang sangat ironis adalah di mana nilai rata-rata lama sekolah di Lampung baru dikategorikan 8,61 tahun. Berarti di Lampung ini rata-rata masih sekolah SMP kelas 2," ungkap Lukman.

Lukman menjelaskan, ketidaksinkronan data tersebut, mayoritas disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data tingkat pendidikan pada Kartu Keluarga (KK), setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Melalui inovasi RMDku, Pemprov Lampung akan melakukan jemput bola. Data siswa yang dinyatakan lulus, akan dihimpun oleh pihak sekolah dan Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) untuk diserahkan kepada Disdikbud, kemudian diteruskan ke Disdukcapil guna dilakukan pemutakhiran data secara otomatis.

Target utamanya, siswa SMA dan SMK yang baru lulus langsung mendapatkan KK, dengan status pendidikan terbaru saat menerima ijazah. Selain pemutakhiran data pendidikan, kerja sama ini juga menyasar peningkatan perekaman KTP Elektronik bagi siswa usia 17 tahun, dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

​Dengan data yang lebih akurat, Pemprov Lampung optimis dapat melakukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya pengurangan angka kemiskinan, yang seringkali berkorelasi dengan tingkat pendidikan pada data kependudukan. (***)

Editor : Febri Arianto