JAKARTA (Lampungpro.com): Situs jurdil2019.org diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas permintaan Bawaslu. Sentra Gakkumdu sendiri akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait situs tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sejauh ini sentra Gakkumdu belum mendapatkan laporan dari Bawaslu soal situs tersebut. "Segala yang berkaitan dengan pemilu itu domainnya di Bawaslu, apakah terkait tindak pidana pemilu atau bukan," kata Dedi, Minggu (21/4/2019).

Dedi menjelaskan, sentra Gakkumdu yang akan memproses jika kemudian Bawaslu menyatakan ada tindak pidana dalam situs tersebut. Namun, hingga saat ini Gakkumdu belum menerima laporan dari Bawaslu terkait adanya pelangaran pemilu terkait situs tersebut. "Ya tunggu rekomendasi dari Bawaslu yang mengasesmennya nanti," jelas dia.

Bawaslu sendiri telah mencabut izin atau akreditasi lembaga pemantau pemilu Jurdil2019. Pencabutan izin ini dilakukan karena lembaga itu tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan.

"Situs jurdil2019.org pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi dan akhirnya kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau, karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan," ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, Minggu (21/4/2019).

Afif mengungkapkan, lembaga survei tersebut mengajukan izin sebagai pemantau yang akan membuat aplikasi untuk pelaporan pelanggaran Pemilu. Namun, Afif menyebut lembaga tersebut melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count, yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU.(**/PRO2)